Tim Hukum Falen Kebo Bantah Sejumlah Isu, Laporkan Dugaan Penghinaan ke Polisi

Sabtu, 1 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tim kuasa hukum Bupati TTU, Falen Kebo ketika membuat laporan polisi di Polres TTU.

Tim kuasa hukum Bupati TTU, Falen Kebo ketika membuat laporan polisi di Polres TTU.

KEFAMENANU – Tim kuasa hukum Yosep Falentinus Delasalle Kebo resmi melaporkan Chatarina Sigit alias Rina ke Polres Timor Tengah Utara (TTU) atas dugaan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Laporan tersebut diajukan pada Jumat (31/7/2026) dan telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres TTU. Perkara itu kini memasuki proses penanganan oleh penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kuasa hukum Yosep, Ferdinandus Maktaen, mengatakan langkah hukum ditempuh karena kliennya menilai terdapat pernyataan yang diduga menyerang kehormatan dan nama baiknya. Menurut dia, seluruh substansi laporan selanjutnya akan diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada kepolisian dan siap memberikan keterangan maupun dokumen yang diperlukan selama proses hukum berlangsung,” ujar Ferdinandus.

Selain melaporkan dugaan penghinaan, tim kuasa hukum juga membantah berbagai informasi yang beredar di ruang publik terkait kliennya. Mereka menegaskan isu mengenai pembelian sofa, dugaan pinjaman uang, hingga tuduhan adanya fasilitas tanpa pembayaran tidak sesuai dengan fakta karena seluruh kewajiban yang dimaksud telah diselesaikan.

Tim hukum juga menepis anggapan yang mengaitkan hubungan pribadi dengan proyek vaksinasi. Menurut mereka, kedua persoalan tersebut merupakan peristiwa yang berbeda dan tidak memiliki keterkaitan.

Kuasa hukum berharap seluruh polemik dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif sehingga fakta-fakta dapat diuji berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, tindak lanjut atas laporan tersebut kini menjadi kewenangan penyidik Polres TTU.***

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.