Kasus Sudah Inkrah, GMKI Desak Kapolres Kupang Evaluasi Penyidik Polsek Amabi Oefeto Timur

Senin, 3 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua GMKI Cabang Kupang

Ketua GMKI Cabang Kupang

KUPANG – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang mendesak Kapolres Kupang segera mengevaluasi kinerja penyidik Polsek Amabi Oefeto Timur yang dinilai masih melanjutkan proses hukum terhadap Onisius Boimau dan dua anaknya, meski perkara pokok telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Ketua GMKI Cabang Kupang, Andraviani Fortuna Umbu Laiya, S.H.,M.H, menilai penyidikan tersebut menimbulkan tanda tanya besar karena Pengadilan Negeri Oelamasi melalui putusan yang telah inkrah menyatakan pihak pelapor justru terbukti bersalah melakukan penganiayaan terhadap Onisius Boimau dan dijatuhi hukuman penjara masing-masing delapan bulan.

“Putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Sangat aneh jika laporan terhadap korban masih terus diproses. Kapolres Kupang harus segera mengevaluasi penanganan perkara ini agar tidak menimbulkan kesan penegakan hukum yang tidak profesional,” tegas Andraviani, Minggu (2/8/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

GMKI juga meminta Polres Kupang segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Onisius Boimau dan kedua anaknya. Menurut GMKI, fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan tindakan yang dilakukan Onisius bersama anaknya merupakan upaya mempertahankan diri saat terjadi dugaan penganiayaan.

Karena itu, GMKI menilai proses hukum yang masih berjalan terhadap korban berpotensi mencederai rasa keadilan dan bertentangan dengan fakta hukum yang telah diputus pengadilan.

Selain mendesak penerbitan SP3, GMKI meminta Kapolres Kupang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggota Polsek Amabi Oefeto Timur yang menangani perkara tersebut guna memastikan setiap proses penyidikan berjalan profesional, objektif, dan selaras dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.**

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.