Cara Licik Kepala Daerah Menikmati Bunga Bank Dana APBD

Rabu, 17 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

cmbnews.id/,- Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa proyek jalan yang seharusnya selesai dalam beberapa bulan malah molor bertahun-tahun? Atau mengapa puskesmas kekurangan tenaga, padahal anggaran sudah disiapkan? Atau bahkan, mengapa bantuan sosial yang seharusnya membantu masyarakat miskin malah datang terlambat?

Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kita pikirkan. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, malah “tidur” di bank, menghasilkan bunga yang menggiurkan bagi segelintir elite.

Dana transfer dari pemerintah pusat, seperti DAU, DAK, dan DBH, resmi masuk ke kas daerah. Namun, alih-alih segera dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, sebagian justru dibiarkan mengendap berbulan-bulan di rekening kas umum daerah. Dalihnya klasik: menunggu kegiatan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Faktanya, uang rakyat sedang bekerja… menghasilkan bunga. Bunga yang seharusnya menjadi pendapatan daerah, malah dinikmati oleh segelintir orang. Ini bukan sekadar soal administrasi keuangan, tapi soal etika kekuasaan.

Uang rakyat seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan bermeditasi di bank demi kepentingan segelintir elite. Ketika rakyat menunggu layanan, dananya justru sibuk beranak-pinak. Ini adalah wajah licik birokrasi: tak mencuri, tapi menunda. Tak merampas, tapi memetik bunga.

BPK telah berulang kali menemukan pengelolaan bunga deposito APBD yang tak tertib, bahkan tak dicatat. Nilainya bisa miliaran per daerah. Namun, pertanggungjawaban sering berakhir normatif: sudah disetor. Disetor ke mana, dan dinikmati siapa, publik jarang tahu.

Ini adalah saatnya kita mempertanyakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Uang rakyat harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elite. Saatnya kita menuntut perubahan, agar uang rakyat tidak lagi “tidur” di bank.

Penulis: Chris Bani 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bantuan Irigasi Rp1,4 Miliar Berpindah Daerah, Petani di Rote Ndao Kecewa
Rp10,8 Miliar untuk Influencer, Usman Husin Pertanyakan Prioritas Anggaran KKP
Di balik kotak suara, ada keringat, air mata dan persaudaraan
Dua Desa, Dua Pemimpin Terpilih: Demokrasi Damai di Nekmese dan Retraen
Jelang Pemungutan Suara Pilkades Serentak, Kadis PMDP3A Kabupaten Kupang Tekankan Netralitas dan Integritas Panitia
Jelang Pencoblosan Pilkades Serentak, Camat Amarasi Selatan Ingatkan Panitia Jaga Ketelitian dan Integritas
Menembus Batas Jarak, Bank NTT Menghidupkan Ekonomi Daerah Melalui Agen Be Ju Bisa

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Minggu, 15 November 2026 - 14:44

Bantuan Irigasi Rp1,4 Miliar Berpindah Daerah, Petani di Rote Ndao Kecewa

Jumat, 13 November 2026 - 07:53

Rp10,8 Miliar untuk Influencer, Usman Husin Pertanyakan Prioritas Anggaran KKP

Kamis, 12 November 2026 - 04:55

Di balik kotak suara, ada keringat, air mata dan persaudaraan

Rabu, 11 November 2026 - 23:06

Dua Desa, Dua Pemimpin Terpilih: Demokrasi Damai di Nekmese dan Retraen

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.