KEFAMENANU,- Derasnya arus informasi yang bergerak begitu cepat, nama baik seseorang dapat dipertaruhkan hanya oleh sebuah kalimat yang belum tentu teruji kebenarannya.
Bagi seorang kepala daerah, setiap pemberitaan bukan hanya menyentuh dirinya sebagai pejabat publik, tetapi juga keluarga, pemerintahan yang dipimpinnya, hingga kepercayaan masyarakat yang selama ini dibangun. Dalam ruang itulah, langkah hukum kerap dipilih bukan untuk membungkam kritik, melainkan sebagai upaya meminta pertanggungjawaban atas setiap informasi yang disampaikan kepada publik.
Suasana itulah yang melatarbelakangi sikap Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Ferdinandus Maktaen, S.H., ketika secara resmi melayangkan somasi kepada salah satu media daring dan narasumber yang menyebut Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, mengakui pernah meminjam uang kepada Chatarina Sigit alias Rina. Bagi Ferdinandus, persoalan ini tidak sekadar menyangkut sebuah judul berita, melainkan menyentuh kehormatan pribadi, martabat keluarga, dan integritas seorang kepala daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pandangannya, negara hukum memberikan ruang yang sama bagi setiap warga negara, termasuk pejabat publik, untuk mempertahankan nama baik apabila merasa dirugikan oleh suatu informasi yang dinilai tidak memiliki dasar yang jelas. Karena itu, somasi dipilih sebagai langkah awal untuk meminta klarifikasi dan pembuktian, bukan sebagai bentuk penghakiman terhadap pihak lain.
Ferdinandus menegaskan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pernyataan resmi yang menyebut Bupati TTU mengakui adanya hubungan pinjam-meminjam uang sebagaimana diberitakan. Menurutnya, konferensi pers yang pernah dilakukan sebelumnya disampaikan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Yosep Falentinus Delasalle Kebo secara pribadi, bukan mewakili jabatan Bupati TTU maupun Pemerintah Kabupaten TTU. Perbedaan kapasitas hukum tersebut, menurutnya, merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan dalam pemberitaan karena berimplikasi terhadap cara publik memahami suatu peristiwa.
Di balik langkah hukum tersebut, tersimpan pesan yang lebih besar mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam praktik jurnalistik maupun hukum, setiap pernyataan yang berpotensi memengaruhi reputasi seseorang semestinya didukung fakta yang dapat diverifikasi. Ketika sebuah informasi belum memiliki dasar yang kuat, ruang klarifikasi menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hak setiap warga negara.
Bagi Ferdinandus, perkara yang saat ini bergulir di pengadilan merupakan sengketa kelembagaan antara PT CML Metro Medika dan Pemerintah Kabupaten TTU. Karena itu, menurutnya, persoalan tersebut tidak sepatutnya berkembang menjadi narasi yang mengarah pada dugaan pengakuan pribadi Bupati tanpa didukung bukti yang jelas. Ia menilai pencampuran dua persoalan yang berbeda justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Somasi yang dilayangkan juga dimaknai sebagai undangan untuk menghadirkan fakta. Ferdinandus menegaskan bahwa apabila memang terdapat dasar atas klaim yang telah disampaikan kepada publik, maka pihak yang menyatakan hal tersebut seharusnya dapat menunjukkannya secara terbuka. Sebaliknya, apabila tidak dapat dibuktikan, klarifikasi menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan hukum untuk memulihkan nama baik pihak yang merasa dirugikan.
Dalam dunia politik, kepercayaan publik merupakan modal yang tidak ternilai. Reputasi seorang kepala daerah dibangun melalui waktu yang panjang, tetapi dapat terganggu hanya dalam hitungan jam akibat informasi yang belum tentu benar. Karena itu, pemulihan nama baik bukan semata kepentingan pribadi, melainkan juga berkaitan dengan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan yang dipimpinnya.
Langkah yang ditempuh kuasa hukum Bupati TTU mengingatkan bahwa hukum bukan hanya berfungsi menghukum, tetapi juga melindungi hak, kehormatan, dan martabat setiap orang.
Di tengah perbedaan pandangan dan dinamika politik yang terus berkembang, kebenaran tetap harus dicari melalui mekanisme yang sah, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, pembuktian yang objektif, serta penghormatan terhadap proses hukum. Sebab, dalam negara hukum, nama baik seseorang hanya boleh dinilai berdasarkan fakta, bukan oleh asumsi yang belum terbukti.***
