Pengantar
Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Sugiono menyampaikan, Presiden ingin tingkatkan jumlah konser K-Pop di Indonesia. Menarik, tetapi patut dicermati dan dikritisi dari aspek sosial-budaya. Esai berikut ini hanya suatu catatan kritik budaya belaka.
Pilihan Pemerintah: K-Pop dan atau Kesenian Tradisional Bangsa sendiri
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tanah yang terbiasa membaca musim dari arah angin dan langit, orang-orang kecil tidak pernah benar-benar belajar berharap pada gemerlap. Mereka belajar dari hal yang lebih sunyi: dari jagung yang tumbuh lambat, dari air yang harus ditimba jauh, dari ternak yang kurus saat kemarau panjang. Di sana, hidup bukan tentang sorotan, tetapi tentang bertahan.
Maka ketika kabar tentang rencana menambah konser K-Pop berembus dari pusat kekuasaan, ia sampai ke telinga rakyat seperti bunyi musik dari kejauhan: meriah, tapi asing. Seperti pesta di bukit seberang, sementara di lembah sendiri, dapur mulai kehilangan asapnya.
Tidak ada yang salah dengan musik. Tidak juga dengan konser. Bahkan, orang Timor dan masyarakat Nusa Tenggara Timur pun tahu bagaimana menari dalam lingkaran, memukul gong dan tambur, menghidupkan malam dengan tubuh dan suara. Hiburan bukan hal yang asing. Ia bagian dari kehidupan. Tetapi selalu ada waktu dan tempat untuk segala sesuatu, dan masyarakat yang hidup dekat dengan alam biasanya peka pada hal itu.
Yang menjadi soal bukanlah konsernya, melainkan rasa yang menyertainya.
Di saat harga-harga merangkak naik seperti rumput liar setelah hujan, dan nilai tukar terasa semakin jauh dari jangkauan tangan, rakyat kecil mulai mengencangkan ikat pinggangnya. Mereka mengurangi, menahan, menunda. Dalam diam, mereka menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak pernah mereka pilih. Di tengah suasana seperti itu, wacana tentang panggung besar dan tiket mahal terasa seperti cerita dari dunia lain, dunia yang tidak semua orang diundang.
Negara, dalam bayangan banyak orang, seharusnya seperti pohon besar di tengah padang: memberi teduh, menahan panas, dan menjadi tempat bersandar ketika musim menjadi keras. Tetapi ketika yang lebih sering terdengar justru rencana tentang hiburan yang tidak menyentuh akar persoalan hidup sehari-hari, orang mulai bertanya dalam hati: pelan, tanpa teriak:
“Pohon ini sedang bertumbuh ke arah mana?”
Ada juga lapisan lain yang jarang diucapkan dengan terang. Ketika budaya luar semakin sering dipanggungkan dengan megah, sementara kesenian lokal masih berjuang mencari ruang, maka ada ketimpangan yang perlahan mengendap. Bukan karena yang luar itu buruk, tetapi karena yang sendiri belum sempat benar-benar berdiri tegak.
Di banyak kampung, anak-anak masih menari dengan kaki telanjang di tanah, menghafal gerak dari para tetua, memukul ritme yang diwariskan tanpa panggung besar, tanpa lampu warna-warni. Mereka tidak menolak dunia luar, tetapi mereka juga tidak ingin hilang di dalamnya.
Di sinilah kepekaan menjadi penting. Kebijakan bukan hanya soal hitungan ekonomi, berapa uang berputar, berapa orang datang, berapa keuntungan tercatat. Ia juga soal rasa: apakah rakyat merasa dilihat, didengar, dan diprioritaskan.
Karena pada akhirnya, yang membuat sebuah negara berdiri kokoh bukanlah seberapa terang panggungnya, tetapi seberapa kuat akar yang menopangnya.
Dan akar itu, sering kali adalah mereka yang hidup jauh dari sorotan.
Mungkin konser akan tetap digelar. Musik akan tetap dimainkan. Lampu akan tetap dinyalakan. Tetapi di bawah cahaya itu, ada baiknya negara juga menoleh ke arah lain: ke dapur-dapur yang asapnya tak mengepul secara baik, ke ladang, sawah, ke pantai di mana nelayan bergelut dengan laut ke rakyat yang tidak meminta banyak, hanya ingin merasa bahwa hidup mereka juga masuk dalam rencana besar bangsa ini. Ingatlah pula para Aparatur Sipil Negara dalam status P3K dengan absurditas kesejahteraan mereka dan masih banyak masalah sosial di sekitar kita.
Sebab di tanah yang retak, yang paling dibutuhkan bukan gemerlap, melainkan hujan yang datang tepat waktu.
Heronimus Bani-Pemulung Aksara
