KUPANG,- Dalam politik, ada momentum ketika peta kekuatan mulai terlihat jauh sebelum palu sidang diketuk. Momentum itulah yang kini mengiringi perjalanan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Kupang. Musda memang belum melahirkan keputusan final, tetapi dinamika yang berkembang telah membentuk satu kenyataan politik yang sulit diabaikan: suara kader mulai menemukan arahnya.
Di tengah tertundanya proses Musda pasca pendaftaran bakal calon Ketua DPD II, DPD I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur mengambil langkah organisatoris dengan menunjuk Jerry Manafe sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD II Golkar Kabupaten Kupang. Penunjukan ini dipahami sebagai ikhtiar organisasi untuk memastikan roda Musda kembali bergerak hingga mencapai garis akhir secara konstitusional.
Di sinilah sesungguhnya ujian dimulai. Seorang PLT tidak diberi mandat untuk membangun skenario baru, apalagi mengubah peta politik yang telah terbentuk melalui tahapan resmi organisasi. Mandatnya sederhana, tetapi sangat menentukan: menjaga netralitas, memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Musda, dan mengantarkan forum menuju keputusan yang memiliki legitimasi penuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Musda sendiri telah melewati salah satu tahapan paling fundamental, yakni pembukaan dan penutupan pendaftaran bakal calon Ketua DPD II. Dalam organisasi modern, tahapan tersebut bukan formalitas administratif, melainkan bagian dari sistem demokrasi yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses. Ketika tahapan itu telah berjalan, maka proses berikutnya semestinya adalah melanjutkan, bukan mengulang ataupun mengubah arah.
Dari proses itulah lahir peta dukungan yang kini menjadi pembicaraan luas di internal Partai Golkar. Berdasarkan informasi yang berkembang di kalangan kader dan sejumlah pemberitaan, Alberto Tatibun, Staf Ahli DPR RI Gavriel Novanto, tampil sebagai figur yang memimpin peta dukungan mayoritas. Dari 24 Pimpinan Anak Cabang (PAC), sebanyak 17 PAC disebut telah menyatakan dukungan kepadanya. Dukungan tersebut juga diperkuat oleh dua organisasi sayap Partai Golkar, sehingga menempatkan Alberto pada posisi terdepan menjelang kelanjutan Musda.
Keunggulan dalam peta dukungan itu bukan lahir dari ruang kosong. Ia merupakan hasil konsolidasi politik yang dibangun melalui komunikasi dengan struktur partai, pendekatan kepada pemilik hak suara, serta kerja-kerja organisasi yang berlangsung jauh sebelum Musda digelar. Dalam politik internal partai, dukungan mayoritas biasanya tidak muncul karena kebetulan, melainkan karena proses membangun kepercayaan.
Di sisi lain, Johan Oematan tetap menjadi bagian dari kontestasi yang sah. Hak setiap bakal calon untuk mengikuti Musda harus dihormati sebagai bagian dari demokrasi organisasi. Namun demokrasi juga mengajarkan satu prinsip mendasar: setiap dukungan yang telah disampaikan melalui mekanisme resmi harus dihargai sebagai ekspresi politik kader, bukan diabaikan karena kepentingan sesaat.
Karena itu, perhatian publik kini tidak lagi semata tertuju pada siapa yang akan ditetapkan sebagai Ketua DPD II Golkar Kabupaten Kupang. Fokus sesungguhnya adalah bagaimana organisasi menjaga integritas proses. Sebab legitimasi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh kualitas proses yang melahirkannya.
Netralitas Jerry Manafe sebagai PLT menjadi faktor yang sangat menentukan. Publik berharap kepemimpinan sementara ini berdiri di atas semua kepentingan, menjaga jarak dari setiap manuver politik, dan memastikan bahwa Musda hanya dipandu oleh aturan organisasi. Ketika PLT mampu menjaga posisi tersebut, maka kepercayaan kader terhadap organisasi akan tetap terpelihara.
Sebaliknya, setiap langkah yang menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap tahapan yang telah berjalan hanya akan melahirkan persepsi negatif. Demokrasi internal partai tidak boleh berhenti pada proses pendaftaran, kemudian berubah arah ketika mayoritas dukungan mulai terlihat. Organisasi justru diuji ketika harus menghormati proses yang telah dibangunnya sendiri.
Golkar adalah partai yang tumbuh dari kekuatan kader. Mereka yang setiap hari menjaga struktur partai hingga ke tingkat desa dan kecamatan merupakan fondasi utama yang membuat Golkar tetap berdiri sebagai salah satu kekuatan politik nasional. Karena itu, suara mereka tidak boleh dipandang sebagai pelengkap administrasi. Suara kader adalah roh demokrasi organisasi.
Musda XI Golkar Kabupaten Kupang kini memasuki fase yang akan menentukan wajah demokrasi internal partai di masa depan. Tidak ada pihak yang patut mendahului keputusan forum. Namun tidak ada pula alasan untuk mengabaikan fakta bahwa Alberto Tatibun saat ini memimpin peta dukungan mayoritas berdasarkan dinamika yang berkembang. Tugas organisasi adalah memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan lurus hingga keputusan resmi diambil melalui mekanisme Musda.
Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar siapa yang akan memimpin DPD II Golkar Kabupaten Kupang lima tahun ke depan. Yang sedang dipertaruhkan adalah marwah organisasi itu sendiri. Sebab partai yang besar bukanlah partai yang mampu memenangkan kontestasi semata, melainkan partai yang berani menjaga demokrasi internalnya tetap hidup, menghormati suara mayoritas kader, dan menempatkan aturan organisasi di atas segala kepentingan.
Tulisan ini merupakan advertorial opini yang disusun berdasarkan dinamika yang berkembang di ruang publik sebagai bentuk kepedulian terhadap proses demokrasi internal Partai Golkar. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mendahului ataupun mengintervensi keputusan resmi Musda XI Partai Golkar Kabupaten Kupang.
Penulis: Chris Bani
