Polda NTT Lebih Mengacu pada SKB ITE Ketimbang UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, Vicky Lamury Minta DPR RI Gelar RDP dengan Kapolri

Sabtu, 7 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,- Aktivis muda dan calon advokat, Lodovikus Ignasius Lamury mengajukan pengaduan kebijakan penegakan hukum kepada Komisi III DPR RI. Pengaduan tersebut telah diterima secara resmi oleh Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana dalam surat tanda terima (5/2/2026) dan selanjutnya akan disposisi ke komisi 3 DPR RI guan proses lebih lanjut

Anak muda yang akrab disapa Vicky Lamury tersebut, menyoroti penggunaan Surat Keputusan Bersama (SKB) implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penanganan perkara dugaan penghinaan melalui media elektronik di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Vicky menjelaskan, dalam tahap awal penanganan perkara, penyidik Subdirektorat Siber Polda NTT menjadikan SKB ITE sebagai rujukan utama dalam menentukan rezim hukum perkara, bahkan sempat mengarahkan peristiwa tersebut ke pidana umum.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Padahal sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, pengaturan mengenai penyerangan kehormatan dan martabat di ruang digital telah dikodifikasi dalam Pasal 27A.

Pelapor menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara perkembangan regulasi dengan praktik penegakan hukum di daerah.

“UU ITE sudah diperbarui melalui Pasal 27A, tetapi dalam praktiknya penyidik masih menggunakan SKB yang merujuk pada rezim lama,” ujar Vicky Lamury.

Menurutnya, SKB ITE sebagai pedoman administratif tidak seharusnya digunakan untuk mengkualifikasi suatu peristiwa pidana atau mengesampingkan penerapan undang-undang yang lebih baru.

Melalui pengaduan tersebut, sebagai pelapor, Vicky Lamury meminta Komisi III DPR RI untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mempertegas penerapan UU ITE dalam praktik penegakan hukum.

Pelapor secara khusus meminta agar RDP tersebut menghadirkan Kapolri, Kapolda NTT, serta penyidik Subdirektorat Siber Polda NTT untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan SKB ITE dalam penanganan perkara siber dan memastikan bahwa penerapan undang-undang berjalan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.**

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT
Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan
Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao
Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri
Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku
Daniel Taimenas Minta Publik Beri Ruang ke Polda NTT Bekerja Secara Profesional 
Pejabat Eselon II Terseret Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang, Gubernur NTT Turun Tangan
Gubernur NTT Bersikap, Minta Polda Usut Tuntas Pemerkosaan di Rujab Bupati Kupang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:19

Membaca Gagasan Simon Petrus Kamlasi Bidik Ekosistem Industri Maritim NTT

Selasa, 17 November 2026 - 23:55

Bupati TTU Jajaki Peluang Investasi China, Pendidikan dan Pariwisata Jadi Bidikan

Selasa, 17 November 2026 - 16:01

Belum Merdeka dari Gelap, Usman Husin Perjuangkan Listrik untuk Warga Pelosok Rote Ndao

Senin, 16 November 2026 - 23:09

Libatkan Bareskrim Polri, Polda NTT Siapkan Izin Pemeriksaan Bupati Kupang ke Mendagri

Senin, 16 November 2026 - 18:02

Penikaman Mahasiswa di Kupang, Kuasa Hukum Minta Polisi Segera Buru Terduga Pelaku

Berita Terbaru

Konten tidak bisa disalin.