KUPANG,- Di tengah berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi Nusa Tenggara Timur, kehadiran seorang wakil rakyat sering kali diukur bukan dari seberapa sering ia berbicara di ruang sidang, melainkan dari seberapa dekat ia dengan masyarakat yang diwakilinya. Dalam konteks itu, nama Usman Husin perlahan mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB dari Dapil NTT II tersebut dikenal aktif turun langsung ke lapangan untuk melihat, mendengar, dan memperjuangkan berbagai persoalan yang dihadapi warga NTT.
Sebagai provinsi kepulauan dengan kondisi geografis yang menantang, NTT masih bergulat dengan persoalan klasik seperti keterbatasan air bersih, produktivitas pertanian yang belum optimal, kesejahteraan nelayan, hingga akses ekonomi masyarakat pedesaan. Berbagai masalah tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Di sinilah peran seorang wakil rakyat menjadi penting sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat daerah dengan kebijakan nasional yang disusun di Jakarta.
Selama berada di Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pangan, Usman Husin konsisten menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu fokus perjuangannya. Baginya, mayoritas masyarakat NTT masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian sehingga pembangunan daerah harus dimulai dari upaya memperkuat petani. Tanpa pertanian yang kuat, sulit membayangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Perhatian tersebut terlihat dari berbagai upaya yang dilakukannya untuk mendorong pembangunan infrastruktur pertanian, terutama penyediaan sumber air bagi petani. Ia berulang kali menyuarakan pentingnya pembangunan sumur bor dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan kekeringan yang hampir setiap tahun melanda sejumlah wilayah di NTT. Langkah tersebut dinilai penting karena persoalan utama petani di daerah bukan hanya soal benih atau pupuk, tetapi juga ketersediaan air untuk menjaga produktivitas lahan pertanian.
Kepedulian Usman Husin terhadap petani juga terlihat dari kebiasaannya turun langsung ke lapangan. Dalam berbagai kunjungan kerja di wilayah Flores, Timor, maupun Sumba, ia lebih memilih berdialog langsung dengan kelompok tani dibanding sekadar menerima laporan tertulis. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, ia berusaha memastikan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat benar-benar dipahami sebelum diperjuangkan dalam forum resmi di tingkat nasional.
Salah satu contoh nyata terlihat saat kunjungannya ke Sumba Raya beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan tersebut, Usman Husin tidak hanya bertemu petani, tetapi juga menghadirkan langsung Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian RI ke tengah masyarakat. Langkah ini menunjukkan upayanya untuk mempertemukan pengambil kebijakan nasional dengan kondisi riil yang dihadapi petani di lapangan sehingga aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai laporan administratif semata.
Selain petani, Usman Husin juga memberikan perhatian besar kepada para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Ia memandang penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian yang setiap hari mendampingi petani menghadapi berbagai persoalan teknis maupun nonteknis. Karena itu, ia terus mendorong penguatan kapasitas, peningkatan peran, dan perhatian pemerintah terhadap keberadaan para penyuluh agar pelayanan kepada petani semakin optimal.
Perjuangan tersebut tidak hanya terbatas pada sektor pertanian. Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin juga aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir dan nelayan di NTT. Ia mendorong berbagai program pemberdayaan nelayan serta pembangunan kawasan ekonomi berbasis perikanan yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Langkah ini penting mengingat NTT memiliki potensi kelautan yang besar namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam bidang kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam, Usman Husin juga dikenal mendorong perluasan akses masyarakat terhadap program perhutanan sosial. Menurutnya, masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan harus mendapatkan kesempatan untuk mengelola sumber daya secara legal dan produktif. Kebijakan semacam ini diyakini dapat menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Yang membedakan Usman Husin dengan banyak politisi lainnya adalah pendekatannya yang lebih membumi. Ia tidak hanya berbicara tentang angka-angka pembangunan, tetapi juga berusaha memahami dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagi petani yang gagal panen, nelayan yang kesulitan melaut, atau warga desa yang membutuhkan akses ekonomi lebih baik, kehadiran wakil rakyat yang mau mendengar memiliki arti yang sangat penting.
Tentu saja, tidak semua persoalan NTT dapat diselesaikan oleh satu orang. Tantangan pembangunan daerah membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Namun dalam sistem demokrasi, keberadaan wakil rakyat yang aktif memperjuangkan kepentingan daerah tetap menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tidak terabaikan dalam proses pengambilan kebijakan nasional.
Pada akhirnya, perjuangan Usman Husin dapat dilihat sebagai bagian dari upaya menghadirkan negara lebih dekat kepada masyarakat NTT. Melalui berbagai langkah yang ia lakukan di sektor pertanian, perikanan, dan pemberdayaan masyarakat desa, ia berusaha memastikan bahwa suara dari pelosok NTT tetap terdengar hingga ke pusat kekuasaan. Di tengah berbagai keterbatasan yang masih dihadapi daerah, komitmen semacam inilah yang menjadi harapan bagi terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.**









