Kebangkitan Nasional di Tengah Kegelisahan Bangsa
Hari Kebangkitan Nasional selalu membawa ingatan bangsa ini kepada satu fase penting sejarah: ketika kesadaran sebagai “Indonesia” mulai tumbuh melampaui sekat suku, pulau, bahasa, dan kerajaan kecil. Kebangkitan itu tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari luka panjang penjajahan. Pada tahun 1908, ketika organisasi Budi Utomo berdiri, kaum terpelajar bumiputra mulai menyadari bahwa bangsa yang tercerai-berai akan mudah diinjak, tetapi bangsa yang sadar akan martabat akan mampu bangkit melawan ketidakadilan. Dari sekolah-sekolah sederhana, ruang diskusi kecil, surat kabar, dan pergerakan budaya, tumbuh semangat baru: bahwa kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajah, melainkan juga keberanian membangun manusia yang bermoral, berpengetahuan, dan berdaulat atas nasibnya sendiri.
Namun, memperingati kebangkitan nasional hari ini terasa berbeda. Kita memastikan ada upacara dan pidato seremonial. Kepada masyarakat pemerintah memperdengarkan orasi yang megah nan mewah. Pejabat negara dan daerah hingga para abdi negara dan abdi masyarakat bertepuk tangan bahkan sambil berdiri. Masyarakat mendengar dan menyaksikan dengan campuran emosi kebanggaan dan kecemasan. Mengapa?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar, harga kebutuhan hidup yang terus memberatkan, lapangan pekerjaan yang makin sulit diperoleh, dan kecemasan ekonomi yang merayap hingga ke rumah-rumah kecil. Di warung kopi, pasar tradisional, media sosial, hingga ruang keluarga, orang-orang berbicara tentang daya beli yang menurun. Para petani mengeluh biaya pupuk, nelayan memikirkan harga bahan bakar, pegawai kecil mengatur ulang pengeluaran rumah tangga, sementara generasi muda menghadapi masa depan yang tampak kabur. Kebangkitan nasional yang dahulu lahir dari penderitaan rakyat kini seakan diuji kembali oleh tekanan ekonomi modern.
Di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar, tekanan ekonomi itu terasa lebih sunyi tetapi jauh lebih berat. Ketika nilai rupiah melemah dan harga-harga naik, masyarakat di kota masih memiliki pilihan pasar, akses distribusi, atau peluang pekerjaan alternatif. Namun, di wilayah pedalaman, pegunungan, dan pulau kecil yang jauh dari pusat perdagangan, kenaikan harga berubah menjadi penderitaan berlapis. Harga semen, minyak tanah, beras, gula, hingga bahan bakar dapat melonjak berkali-kali lipat karena ongkos transportasi. Guru, tenaga kesehatan, dan aparat kecil yang bertugas di sana harus hidup dengan keterbatasan fasilitas, jalan rusak, jaringan komunikasi yang lemah, bahkan ancaman keterisolasian saat musim hujan atau gelombang laut tinggi datang. Anak-anak sekolah berjalan jauh melintasi sungai dan bukit, sementara masyarakat sakit kadang harus menunggu perahu atau kendaraan berjam-jam hanya untuk mencapai puskesmas terdekat.
Di pulau-pulau terluar, masyarakat tidak hanya menjaga hidup mereka sendiri, tetapi sesungguhnya sedang menjaga wajah kedaulatan bangsa. Ironisnya, mereka sering merasa hadir hanya saat negara membutuhkan simbol nasionalisme, tetapi dilupakan dalam pembangunan nyata. Nelayan kecil di pesisir perbatasan memandang laut luas dengan kecemasan tentang harga bahan bakar minyak dan hasil tangkapan yang tidak menentu. Petani di kawasan terpencil tetap menanam dengan alat sederhana, sementara anak-anak muda mulai meninggalkan kampung karena pendidikan dan pekerjaan sulit diperoleh. Dalam situasi demikian, makna kebangkitan nasional seharusnya tidak berhenti pada pidato tentang persatuan, tetapi hadir dalam keberanian negara untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil dan pulau terluar tidak terus hidup sebagai warga pinggiran di tanah airnya sendiri.
Dalam situasi seperti itu, berbagai kebijakan pemerintah menjadi sorotan publik. Program makan bergizi gratis, misalnya, dipromosikan sebagai upaya meningkatkan kualitas generasi muda dan mengurangi masalah stunting. Di satu sisi, gagasan itu mengandung nilai kemanusiaan: anak-anak tidak boleh bertumbuh dalam kelaparan. Tetapi di sisi lain, masyarakat bertanya tentang anggaran yang dialokasikan rasanya jauh lebih prioritas dibandingkan dengan pendidikan dan kesehatan, transparansi dalam pelaksanaannya, dan prioritas negara ketika ekonomi sedang tidak stabil. Banyak orang kecil berpikir sederhana: bagaimana mungkin negara membagikan makanan gratis sementara harga bahan pokok terus naik dan pekerjaan semakin sulit? Pertanyaan seperti itu bukan semata-mata sikap anti-program, melainkan cermin kegelisahan sosial yang lahir dari kenyataan hidup sehari-hari.
Hal serupa terlihat pada pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Secara historis, koperasi sebenarnya memiliki semangat luhur. Ia lahir dari gagasan gotong royong, ekonomi kerakyatan, dan solidaritas sosial. Dalam cita-cita para pendiri bangsa, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi rumah bersama bagi rakyat kecil agar tidak dikuasai oleh pemodal besar. Namun, masyarakat kini hidup dalam pengalaman panjang tentang proyek-proyek yang megah di atas kertas tetapi lemah dalam pelaksanaan. Banyak koperasi yang sudah dibangun sebelumnya oleh masyarakat dengan bimbingan Kementerian Koperasi, justru mati suri, terseret korupsi, atau menjadi alat kepentingan politik sesaat. Maka, ketika KDMP sebagai gagasan baru, rakyat menyambut gagasan baru dengan harapan sekaligus kecurigaan. Mereka ingin percaya, tetapi sejarah membuat mereka berhati-hati.
Ketika Prabowo Subianto meresmikan ribuan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah, suasana perayaan dan optimisme tampak mengemuka. Spanduk-spanduk dipasang, seremoni digelar, dan masyarakat desa menyambutnya dengan harapan baru akan hadirnya akses modal, distribusi hasil tani, serta peluang ekonomi yang lebih baik. Bagi banyak warga kecil, koperasi masih menyimpan mimpi lama tentang keadilan ekonomi dan kebersamaan sosial. Namun, di balik tepuk tangan dan kegembiraan itu, beredar pula desas-desus yang mencemaskan di tengah masyarakat: apakah koperasi-koperasi ini benar-benar akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi rakyat, atau hanya menjadi proyek administratif yang sibuk dengan pelaporan dan seremoni? Sebagian orang khawatir koperasi akan dikuasai elit lokal, dijadikan alat politik menjelang kontestasi kekuasaan, atau sekadar menjadi papan nama tanpa aktivitas nyata. Kekhawatiran itu lahir bukan karena rakyat membenci gagasan koperasi, melainkan karena mereka terlalu sering menyaksikan harapan besar berakhir dalam kekecewaan panjang.
Di tengah semua itu, kabinet yang besar dengan jumlah pejabat yang gemuk menimbulkan ironi tersendiri ketika rakyat diminta melakukan efisiensi. Kata “hemat” terdengar ganjil bila keluar dari ruang kekuasaan yang penuh fasilitas, perjalanan dinas, pengawalan, dan seremoni. Rakyat kecil mengenal efisiensi bukan sebagai teori, melainkan kenyataan pahit: mengurangi lauk makan, menunda bayar sekolah, memperbaiki sandal yang putus, atau membeli beras sedikit demi sedikit. Ketika penguasa berbicara tentang penghematan, tetapi publik melihat kemewahan birokrasi, maka yang melemah bukan hanya kepercayaan ekonomi, tetapi juga moral sosial bangsa.
Kecemasan itu perlahan menjalar menjadi kelelahan sosial. Banyak orang mulai merasa bahwa hidup semakin keras, sementara jarak antara bahasa kekuasaan dan kenyataan rakyat semakin jauh. Di kota-kota besar, anak-anak muda cemas menghadapi dunia kerja yang kompetitif tetapi sempit peluangnya. Di desa-desa, para orang tua takut musim gagal panen datang bersamaan dengan naiknya harga kebutuhan pokok, dibarengi pula cuaca yang selalu berubah. Pegawai kecil menghitung sisa gaji sebelum akhir bulan, pedagang pasar menghadapi pembeli yang semakin hemat, masyarakat kelas bawah hidup dalam ketidakpastian yang nyaris tanpa jaring pengaman. Dalam keadaan seperti itu, media sosial menjadi ruang pelarian sekaligus ledakan emosi: kemarahan, sindiran, ketidakpercayaan, bahkan saling menyalahkan. Bangsa ini seolah sedang berdiri di persimpangan antara mempertahankan harapan dan tenggelam dalam sinisme kolektif.
Namun, di tengah kecemasan itu, harapan baru sebenarnya belum sepenuhnya padam. Harapan masih hidup pada guru-guru yang tetap mengajar di sekolah, baik di perkotaan maupun di pedesaan hingga di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Petani yang terus menanam meski cuaca tak menentu, nelayan yang kembali dari melaut sebelum fajar, serta anak-anak muda yang mencoba membangun usaha kecil dengan kreativitas dan teknologi sederhana. Harapan juga muncul ketika masyarakat mulai kembali berbicara tentang pentingnya kejujuran, solidaritas, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Bangsa ini pernah bangkit dari penjajahan, kemiskinan, dan krisis besar karena masih memiliki daya tahan sosial dan semangat gotong royong. Maka, kebangkitan nasional hari ini seharusnya bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian membangun pemerintahan yang lebih bersih, ekonomi yang lebih adil, dan kehidupan sosial yang lebih manusiawi agar rakyat dapat kembali percaya bahwa masa depan Indonesia tidak sedang berjalan menuju kemunduran, melainkan sedang mencari jalan menuju pembaruan.
Sesungguhnya masalah Indonesia hari ini bukan hanya soal rupiah terhadap dolar, bukan hanya tentang program makan gratis atau koperasi desa. Yang lebih dalam lagi adalah krisis moral dalam kehidupan berbangsa. Kebangkitan nasional dahulu dibangun di atas pengorbanan, kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian berpihak kepada rakyat. Kini bangsa ini sering terjebak dalam budaya pencitraan, kegaduhan politik, korupsi berjamaah, manipulasi informasi, dan perebutan kekuasaan yang melelahkan. Di media sosial, fitnah dapat lebih cepat dipercaya daripada kebenaran. Dalam birokrasi, kadang jabatan dipandang sebagai kesempatan memperkaya diri, bukan pengabdian. Dalam kehidupan sosial, orang mulai kehilangan rasa malu terhadap ketidakjujuran.
Di tengah arus seperti itu, masyarakat perlahan mengalami krisis keteladanan. Anak-anak muda tumbuh dalam ruang publik yang dipenuhi pertunjukan kata-kata besar tetapi miskin konsistensi tindakan. Tokoh yang seharusnya menjadi panutan kadang lebih sibuk membangun citra daripada membangun kepercayaan. Ukuran keberhasilan pun bergeser: bukan lagi tentang integritas dan pengabdian, melainkan tentang popularitas, kedekatan dengan kekuasaan, dan kemampuan memainkan opini. Akibatnya, lahirlah budaya sosial yang mudah menghalalkan cara, di mana kebohongan dianggap strategi, keserakahan dipoles menjadi kecerdikan, dan rasa malu terhadap pelanggaran moral semakin menipis. Bila keadaan seperti ini terus dibiarkan, maka yang runtuh bukan hanya kualitas pemerintahan, tetapi juga fondasi karakter bangsa itu sendiri.
Padahal, bangsa yang besar lahir dari karakter manusianya. Kebangkitan nasional tidak akan berarti bila segala kaum terkategori hingga generasi mudanya kehilangan integritas, bila pendidikan hanya mengejar angka, bila agama kehilangan suara kenabian terhadap ketidakadilan, dan bila budaya gotong royong berubah menjadi budaya saling menjatuhkan. Sebab penjajahan modern tidak selalu datang dengan senjata; kadang ia hadir dalam bentuk kerakusan, konsumerisme, korupsi, dan hilangnya nurani.
Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi ruang refleksi bersama. Bangsa ini memerlukan kebangkitan baru: kebangkitan etika, kebangkitan tanggung jawab, dan kebangkitan keberpihakan kepada rakyat kecil. Para pemimpin perlu belajar bahwa kekuasaan bukan panggung kemewahan, melainkan amanat penderitaan rakyat. Para intelektual perlu kembali menjadi suara nurani, bukan sekadar penghibur kekuasaan. Kaum muda perlu menyadari bahwa masa depan bangsa tidak dibangun hanya dengan kemarahan di media sosial, tetapi juga dengan kerja keras, disiplin, kreativitas, dan keberanian menjaga kejujuran.
Sementara itu, lembaga-lembaga pendidikan, rumah ibadah, komunitas adat, dan keluarga perlu kembali menjadi ruang pembentukan karakter yang sehat bagi bangsa ini. Sekolah tidak cukup hanya mencetak lulusan berijazah, tetapi harus menumbuhkan manusia yang mampu membedakan benar dan salah. Agama tidak boleh berhenti pada ritual dan seremoni, melainkan menghadirkan keberanian moral untuk membela keadilan dan kejujuran. Budaya lokal yang sejak dahulu mengajarkan gotong royong, rasa malu, hormat kepada sesama, dan tanggung jawab sosial juga perlu dirawat di tengah arus individualisme modern. Sebab kebangkitan nasional yang sejati tidak akan lahir hanya dari pidato politik atau proyek pembangunan, tetapi dari manusia-manusia yang memiliki hati nurani, etika, dan kesediaan bekerja demi kepentingan bersama.
Kebangkitan nasional sejati bukanlah nostalgia sejarah yang diperingati setahun sekali dengan upacara dan baliho. Ia adalah keberanian bangsa untuk bercermin pada dirinya sendiri. Sebab mungkin musuh terbesar Indonesia hari ini bukan bangsa asing, melainkan ketidakjujuran, keserakahan, narsisme, chauvinisme, kriminalisasi, pengangkangan undang-undang, dan ragam karakter buruk yang tumbuh di dalam dirinya sendiri di kalangan tertentu yang hanya dapat dirasakan, namun tak dapat disentuh. Pada merekalah harapan untuk menjadi awal pembaruan karakter bangsa.
Heronimus Bani ~ Pemulung Aksara
