Tindakan seorang kepala negara tidak pernah berhenti pada apa yang tampak di permukaan. Ia selalu bergerak sebagai tanda: dibaca, ditafsirkan, dan dinegosiasikan maknanya oleh publik yang menyaksikan.
Dalam konteks itu, ketika Presiden RI, Prabowo Subianto, melepas baju dan melemparkannya ke tengah kerumunan buruh, peristiwa tersebut tidak cukup dipahami sebagai spontanitas semata; ia menjadi peristiwa simbolik yang berada di persimpangan antara komunikasi politik, budaya gestur tubuh, dan relasi kuasa.
Dalam tradisi komunikasi politik, gestur memiliki fungsi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan kata-kata. Jika pidato bekerja pada ranah verbal, maka tindakan tubuh bekerja pada ranah afektif, ia menyentuh emosi, membangun kesan, dan sering kali lebih mudah diingat daripada kalimat panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melepas baju, dalam hal ini, dapat dibaca sebagai upaya menanggalkan atribut formal kekuasaan. Pakaian bukan sekadar pelindung tubuh, melainkan penanda identitas sosial: jabatan, kelas, bahkan jarak simbolik antara pemimpin dan rakyat. Dengan melepasnya, seorang presiden seakan mencoba mereduksi jarak itu, menghadirkan dirinya bukan sebagai institusi yang jauh, melainkan sebagai tubuh yang hadir di tengah kerumunan.
Namun, di sinilah kompleksitas makna mulai bekerja. Dalam kerangka analisis semiotik, setiap tanda tidak memiliki makna tunggal; ia selalu terbuka terhadap pembacaan yang berlapis. Bagi sebagian orang, tindakan tersebut dapat dimaknai sebagai ekspresi kerendahan hati, suatu gestur yang ingin menunjukkan kedekatan dan keberpihakan. Ia menjadi semacam “bahasa tanpa kata” yang mengatakan: “aku bersama kalian.” Dalam perspektif ini, baju yang dilempar bukan sekadar benda, melainkan simbol relasi yang ingin dipererat.
Akan tetapi, dalam sudut pandang lain, gestur yang sama dapat dibaca sebagai bagian dari apa yang kerap disebut sebagai performativitas politik, upaya menghadirkan kedekatan melalui tindakan simbolik yang dramatis. Dalam praktik ini, tubuh pemimpin tidak hanya hadir, tetapi juga “dipentaskan” sebagai medium komunikasi. Kedekatan tidak semata-mata dirasakan, tetapi diproduksi melalui tindakan yang dirancang (atau setidaknya disadari) memiliki daya tarik visual dan emosional.
Di titik ini, pertanyaan kritis muncul: sejauh mana simbol mampu menjawab realitas? Bagi buruh yang hidup dalam tekanan ekonomi: menghadapi persoalan upah, jaminan kerja, dan ketidakpastian masa depan, gestur simbolik mungkin tidak selalu sejalan dengan kebutuhan substantif.
Baju yang dilempar bisa menjadi tanda kehadiran, tetapi belum tentu menjadi jawaban atas persoalan struktural. Di sinilah terjadi kemungkinan disonansi antara niat komunikatif dan penerimaan publik.
Lebih jauh, tindakan tersebut juga memperlihatkan bagaimana tubuh dalam politik berfungsi sebagai teks. Ia dibaca layaknya tulisan, ditafsirkan berdasarkan konteks sosial, pengalaman kolektif, dan ekspektasi publik. Tidak ada makna yang benar-benar final, karena setiap individu membawa latar pengalaman yang berbeda dalam membaca peristiwa yang sama. Apa yang bagi satu kelompok tampak sebagai empati, bagi kelompok lain bisa terlihat sebagai simbol yang tidak memadai.
Dengan demikian, peristiwa itu dapat dipahami sebagai medan pertemuan antara niat dan tafsir, antara simbol dan realitas. Ia mengingatkan bahwa komunikasi politik tidak hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana pesan itu diterima dan dimaknai. Dalam dunia yang semakin sadar secara kritis, publik tidak lagi sekadar menjadi penonton pasif; mereka sebagai penafsir aktif yang menentukan apakah satu gestur memiliki makna atau justru kehilangan relevansinya.
Pada akhirnya, baju yang dilempar itu tidak berhenti sebagai benda yang jatuh di tengah kerumunan. Ia berubah menjadi tanda yang terus bergerak dalam ruang sosial: diperdebatkan, direnungkan, bahkan mungkin dilupakan. Namun satu hal yang pasti: ia telah membuka ruang diskusi tentang bagaimana kekuasaan berbicara, dan bagaimana rakyat memilih untuk mendengarkan atau tidak.
Heronimus Bani-Pemulung Aksara
